Apakah Portal Pengaduan ASN Hanya Untuk Menyudutkan Kelompok Agama Saja?

Kabar muncul bahwa pemerintah melalui 11 kementrian dan lembaga resmi yang meluncurkan portal aduan ASN. Apakah ini merupkan salah satu langkah untuk menghilangkan jejak radikalisme? Atau bahkan menyudutkan salahsatu agama?

Sebagai bentuk sinergi antarlembaga pemerintahan, peresmian portal aduan ASN ini ditandatangani oleh 11 kementerian dan lembaga negara yaitu KemenPAN RB, Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemenag, Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemenkumham, BIN, BNPT, BPIP, dan BKN. Sementara perwakilan KPK dan KASN bertindak sebagai saksi.

Namun dari beberapa pihak mendapatkan penolakan karena dinilai tidak perlu karena tidak diatur dalam perundang-undangan. Selain itu juga kanal tersebut hamya menunjukkan kegagalan pembinaan pegawai dan berpotensi menjadi alat represi pemerintah.

"Kegiatan ini lahir ketika kita lihat akhir-akhir ini marak di medsos mengenai hal ini [radikalisme]. Kami yang di ASN harus antisipasi dan tentu menindaklanjuti ASN yang terlibat," ujar Setiawan Wangsaatmaja kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, hari Selasa (12/11).

Fakta lainnya, kata Sekretaris KemenPAN-RB, Dwi Wahyu Atmaji, yaitu data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang menyebut kondisi ASN yang terpapar paham radikal sudah dalam kategori gawat.

"Memang sudah ada gerakan-gerakan di lingkungan ASN dan BUMN yang perlu kita waspadai lebih dalam. Gerakan itu sudah terkoordinir," ucap Dwi Wahyu Atmaji kepada BBC.

baca juga : Google Pixel 4 Yang Ramai Dibincangkan Tak Muncul Di India